Jumat, 06 Januari 2012


TERYATA ACEH MASUK DALAM KATEGORI 10 BESAR PROVINSI TERMISKIN

Hasil Sensus Nasional terbaru Badan Pusat Statistik telah merekam data perkembangan terbaru mengenai angka kemiskinan di Indonesia. Hasil sensus itu juga memetakan wilayah yang masih menghadapi persoalan kemiskinan yang cukup parah.

"Kemiskinan adalah salah satu masalah mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah negara manapun, karena salah satu tugas pemerintah adalah menyejahterakan masyarakat," ujar Kepala BPS Rusman Heriawan dalam penjelasan hasil Sensus Nasional yang dirilis baru-baru ini, berbarengan dengan ulang tahun RI ke-65.

Rusman mengakui jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2010 memang telah berkurang 1,51 juta orang menjadi 31,02 juta orang (13,33 persen) dibandingkan dengan Maret 2009 sebanyak 32,53 juta orang. Namun, angka kemiskinan itu terbilang tinggi.
Yang dimaksud dengan penduduk miskin adalah mereka yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Angka garis kemiskinan pada Maret 2010 adalah Rp211.726,- per kapita per bulan.
Ketersediaan data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran, menurut Rusman, sangat penting digunakan untuk mengevaluasi kebijakan strategis pemerintah terhadap kemiskinan. Ini juga penting untuk membandingkan kemiskinan antarwaktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka.
Jika membandingkan antar daerah, BPS mencatat sejumlah wilayah masih menghadapi persoalan kemiskinan yang tinggi. Bahkan, angka kemiskinan yang tertinggi itu justru terjadi di wilayah dengan kekayaan sumber alam melimpah, seperti Papua dan Papua Barat. Prosentase angka kemiskinannya mencapai 34-36 persen, jauh lebih besar dibandingkan rata-rata nasional sebesar 13,33 persen.
Selain Papua, propinsi lain yang memiliki prosentase penduduk miskin tinggi adalah Maluku, Nusa Tenggara, Aceh, Bangka Belitung dan lainnya. Jumlah penduduk di propinsi-propinsi tersebut yang memang tidak sebanyak di Jawa, tetapi secara prosentase dibandingkan total penduduk di wilayah tersebut, kelompok orang miskinnya sangat tinggi.
10 Propinsi dengan Angka Kemiskinan Tertinggi (%)
No Propinsi Angka Kemiskinan
1 Papua Barat 36,80
2 Papua 34,88
3 Maluku 27,74
4 Sulawesi Barat 23,19
5 Nusa Tenggara Timur 23,03
6 Nusa Tenggara Barat 21,55
7 Aceh 20,98
8 Bangka Belitung 18,94
9 Gorontalo 18,70
10 Sumatera Selatan 18,30
Sumber: Sensus Nasional BPS 2010

 
Agar pengukurannya terpercaya, menurut Rusman, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Konsep ini tidak hanya digunakan oleh BPS tetapi juga oleh negara-negara lain seperti Armenia, Senegal, Pakistan, Bangladesh, Vietnam, Sierra Leone, dan Gambia. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Menurut pendekatan ini, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan (GK). Secara teknis GK dibangun dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM).
GKM merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari; sedangkan GKNM merupakan kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.

"Pengukuran kemiskinan yang terpercaya dapat menjadi instrumen bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada perbaikan kondisi hidup orang miskin," kata Rusman.

Pengurangan kemiskinan sepanjang periode Maret 2009-Maret 2010 menjadi salah satu acuan bagaimana strategi yang bisa diterapkan. Pada periode itu angka kemiskinan berkurang 1,51 juta orang, menurut catatan BPS, terjadi karena sejumlah hal.

Pertama, inflasi umum relatif rendah, yaitu sebesar 3,43 persen.
Kedua, rata-rata upah harian buruh tani dan buruh bangunan masing-masing naik sebesar 3,27 persen dan 3,86 persen selama periode Maret 2009-Maret 2010.

Ketiga, produksi padi tahun 2010 (hasil Angka Ramalan II) mencapai 65,15 juta ton gabah kering giling (GKG), naik sekitar 1,17 persen dari produksi padi tahun 2009 yang sebesar 64,40 juta ton GKG.
Keempat, sebagian besar penduduk miskin (64,65 persen pada 2009) bekerja di sektor pertanian. Nilai Tukar Petani naik 2,45 persen dari 98,78 pada Maret 2009 menjadi 101,20 pada Maret 2010.
Kelima, perekonomian Indonesia pada triwulan I 2010 tumbuh sebesar 5,7 persen terhadap Triwulan I 2009, sedangkan pengeluaran konsumsi rumah tangga meningkat sebesar 3,9 persen pada periode yang sama.

REVIEW
Kemiskinan Masih Menjangkit 69.249 Desa di Indonesia

            Negara kita Indonesia merupakan Negara yang  memilki banyak pulau yang terbentang dari Sabang hingga Merauke. Jelas saja  jika Negara kita memiliki sejumlah kendala yang besar, baik transpsortasi, pendidikan, kebutuhan  pangan, dan pertumbuhan ekonomi yang sedikit lambat.Tetapi itu semua dapat di antisipasi jika pada pihak pemerintahan Negara melakukan tugas, tanggung jawab nya terhadap kesejahteraan rakyat di lakukan dengan efektif dan optimal. Memiliki jumlah 69.249 desa yang tersebar di setiap pulau-pulau besar dan kecil adalah jumlah yang fantastis dengan keadan Negara berkembang sperti Indonesia, Perlu tanggung jawab yang besar untuk mengentaskan kemiskinan di stiap desa yang ada.
            Kemiskinan di desa juga terhambat dengan ada masalah di transportasi kita, baik darat laut, dan udara. Karena transportasi yg kurang memadai jadi peyaluran dan penyebaran bantuan-bantuan yang telah di programkan,dan di proritaskan menjadi terhambat. Sehingga desa pun masih menyimpan jumlah penduduk yang miskin. 

            Jika dilihat dari tugasnya dan tanggung jawabnya, para aparatur desa masih bisa untuk di pertimbangkan menjadi PNS. Namun tidak bisa semua aparat desa di jadikan PNS mengingat saat ini telah terjadi PENGGEMUKAN jumlah PNS di Indonesia sehingga tugas yang di jalankan oleh PNS tersbut tidak efisien. Jadi sebaiknya pemerintah Kab/Kota lah yang semestinya turun langsung ke lapangan untuk mengalirkan bantuan dana-dana alokasi untuk pembangunan desa,sehingga kemiskinan di tiap-tiap desa dapat berkurang. Namun ini juga ini tergantung dari kebiasaan individu yang berada di kepemerintahan itu sendiri utntuk tidak membudayakan “KORUPSI” yang sangat merugikan Negara dan masyarakat Indonesia.

PENGALAMAN MENJADI ACCOUNT OFFICER BAITUL QIRADH (IMF)


PENGALAMAN MENJADI ACCOUTN OFFICER

Assalamualaikum.wr.wb

            Pada mata kuliah microfinance yang di bimbing oleh bapak iskandar madjid kami diberikan tugas untuk menjadi “account Oficer” yang baik dan berkualitas. Pada awalnya saya merasa berat untuk mencoba dan melatih diri untuk menjadi seorang account officer. Mungkin karena kurangnya pengetahuan saya mengenai apa itu AO,tugas dan tanggung jawab yang di jalankan.
            Ada pun suka duka dalam menjalankan amanat yg di berikan oleh beliau di antaranya:
  • ·         Secara pribadi saya melatih diri untuk menjadi seseorang yang komunikatif, mudah mencair dengan suasana, dan menarik perhatian seseorang yang akan menjadi nasabah.
  • ·         Mengenal banyak orang, dengan sejarah angsuran kredit yang baik maupun yang macet.
  • ·         Dapat membantu seseorang, untuk mengarahkan dana yg di miliki untuk di tabung, karena masih banyak orang belum ingin untuk menabung di lembaga keuangan.
  • ·         Menimbulkan rasa tanggung jawab dan kerja keras akan tugas AO itu sendiri, untuk mengenal produk-produk  BAITUL QIRADH yang saya tawarkan
  • ·         Dan yang terpenting, memberi pengalaman bagi saya dan kami mahasiswa bimbingan beliau apabila, suatu saat di beri kuasa untuk menjadi seorang AO di sebuah bank. Amin. hhe… . .  
  • ·         Adapun dukanya, sering juga mengalami kejenuhan dengan mengajak orang untuk menabung, dengan kata lain saya sebagai AO kehabisan kata – kata.
  • ·         Gagal mengajak calon nasabah untuk bergabung di BAITUL QIRADH.
  • ·         Banyak yang belum percaya kapada saya karena identitas AO dari BAITUL QIRADH tidak ada, sehingga banyak menyira uangnya akan di bawa lari
  • ·         Dan banyak juga calon nasabah yang belum mengenal lembaga keungan BAITUL QIRAD ini.
Dari semua suka duka yang saya jalani tetapi lebih banyak suka dan manfaat kedepan bagi saya, jadi menurut saya ini adalah program yang baik untuk di lanjutkan ke mahasiswa-mahasiswa yang akan mengambil mata kuliah microfinance ini.




siapa "masril koto"? (imf)

 
Tubuh kecil dengan kulit kelam, dalam usia 36 tahun telah mengukir pekerjaan besar di negeri ini yakni membantu petani lepas dari kemiskinan.
“Saya Masril Koto, nama Masril adalah pemberian orang tua saya sedangkan Koto adalah nama Suku saya. Asal saya dari Agam Sumatera Barat”, demikian Bung Masril menjelaskan dirinya di kantor Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) pagi ini.
Undangan diskusi dari KPA bersama Pergerakan Indonesia (PI) ini bukan karena si Masril Koto ini telah diulas menjadi sosok di Harian Kompas Juni lalu. Juga bukan karena si bung kecil ini menerima Danamon Award, atau hadir dalam acara TV Kick Andy. Tapi, karena salah satu tujuan berdirinya KPA ternyata telah lama dikerjakan oleh Masril jauh hari sebelumnya yakni membangun kemandirian petani. mandiri secara ekonomi dan berdaulat secara sosial budaya.
“Alhamdulillah, sejauh ini berkat hasil “komporan” kami telah dibangun 300 unit LKMA (Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis) di seluruh Sumatera Barat. Setiap unit rata-rata memiliki asset hingga 1 Miliar Rupiah. Kelak, semoga petani bisa memiliki “Bank Petani” sendiri, jelas Masril di KPA.
Konsep yang dibangun sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan  lembaga keuangan mikro lainnya, hanya saja bentuk kami adalah koperasi yang modern dan tidak terikat dengan UU Koperasi pemerintah. Bentuk kami lebih modern karena mewajibkan standar akuntansi nasional dalam pengelolaan dan kepemilikan saham dalam mengumpulkan modal. Dalam menjalankan usaha, pelaku utamanya adalah anak-anak petani yang dilatih oleh para sarjana dan aktivis kampus.
Namun, kami tetap koperasi karena kepemilikan saham selain dibatasi juga tidak dapat dijadikan dasar dalam menentukan suara perusahaan. Sebab, sistem suara yang dipakai adalah keanggotaan a la koperasi.  Kami juga dekat kepada budaya masyarakat sebab dewan pengawas unit usaha kadangkala adalah ninik mamak masyarakat, tergantung kepada sistem demokrasi para anggota.
Perkawinan dan percampuran unik tersebut tidak berhenti disitu, sebab unit-unit LKMA mengajak masyarakat dan anggota untuk menjalankan pertanian organik. “Kalau mereka menjalankan pertanian organik maka mereka dapat berdaulat”, papar Masril. Menjalankan pertanian organik menurutnya adalah memproduksi sendiri pupuk dan pestisida organik. Dengan begitu, ada lebih banyak uang petani yang dapat ditabung di LKMA.
Terakhir, LKMA harus ditopang oleh organisasi petani atau kelompok petani. Dengan begitu, akan selalu tersedia kader-kader dari masyarakat petani yang akan meneruskan tradisi pertanian organik dan pertanian berkelanjutan.
Dengan tiga pilar tersebut: LKMA, Organisasi Petani dan Model Pertanian Organik sosok Masril telah mampu mengubah sebagian wajah petani Sumatera Barat. Bahkan, kerja tersebut menginspirasi organisasi petani lainnya di Indonesia untuk meniru langkah yang dirintis Masril. Tentu untuk kehidupan petani supaya lebih sejahtera.
Sulit dipercaya bahwa Masril belajar secara otodidak, ia hanya lulus kelas 4 SD di kampungnya. Pria kecil dengan sejuta energi dan inspirasi ini memang mampu menyihir KPA pagi ini. Ia telah mengundang KPA untuk belajar dari praktek yang telah ia kembangkan.

Tokoh pengembang Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) asal Minangkabau, Sumatera Barat, Masril Koto mengatakan bahwa LKMA merupakan gerakan pembebasan masyarakat dari belenggu rentenir dan jeratan kemiskinan.
     
Hal itu disampaikan dalam kunjungannya selama seminggu ke sentra-sentra usaha kecil menengah (UKM) di Gorontalo atas prakarsa Bank Indonesia (BI) Gorontalo. "Dengan LKMA para anggotanya dan masyarakat kecil bisa menghindari hutang kepada rentenir yang membelenggu leher dan membuat mereka semakin miskin," katanya, Minggu, (25/12/2011). 
.
Selain itu LKMA juga menjadi gerakan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dalam kegiatan ekonomi riil dan kelembagaannya menuju tatanan perekonomian yang maju dan makmur.
    
 "Dengan sifanya yang seperti itu LKMA dapat membawa masyarakat menuju struktur masyarakat madani yang adil dan berkemakmuran berlandaskan akhlaq mulia dan ridha Allah," lanjutnya.
     
Dikatakan, hal itu terjadi karena modal LKMA bersumber dari anggotanya berupa simpanan pokok dan wajib, serta simpanan sukarela. "Juga bisa ditambahkan dengan simpanan pokok khusus sebagai penguat modal, semacam saham pada perseroan terbatas dan bank," jelasnya.
     
Dana yang berhasil dihimpun kemudian didistribusikan kepada anggota-anggotanya dalam bentuk kredit, pinjaman atau pembiayaan. "Dalam peminjaman juga bisa disertakan barang jaminan, namun pertimbangan terbaik memberi pinjaman tetap pada karakter peminjam sendiri," katanya.
     
Namun demikian, Masrik mengingatkan LKMA merupakan lembaga yang berorientasi bisnis mencari laba bersama, bukan lembaga sosial, yang ditumbuhkan dari bawah berdasarkan peran serta masyarakat sekitarnya, dan menjadi milik bersama bukan perseorangan.

Tubuh kecil dengan kulit kelam, dalam usia 36 tahun telah mengukir pekerjaan besar di negeri ini yakni membantu petani lepas dari kemiskinan.
“Saya Masril Koto, nama Masril adalah pemberian orang tua saya sedangkan Koto adalah nama Suku saya. Asal saya dari Agam Sumatera Barat”, demikian Bung Masril menjelaskan dirinya di kantor Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) pagi ini.
Undangan diskusi dari KPA bersama Pergerakan Indonesia (PI) ini bukan karena si Masril Koto ini telah diulas menjadi sosok di Harian Kompas Juni lalu. Juga bukan karena si bung kecil ini menerima Danamon Award, atau hadir dalam acara TV Kick Andy. Tapi, karena salah satu tujuan berdirinya KPA ternyata telah lama dikerjakan oleh Masril jauh hari sebelumnya yakni membangun kemandirian petani. mandiri secara ekonomi dan berdaulat secara sosial budaya.
“Alhamdulillah, sejauh ini berkat hasil “komporan” kami telah dibangun 300 unit LKMA (Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis) di seluruh Sumatera Barat. Setiap unit rata-rata memiliki asset hingga 1 Miliar Rupiah. Kelak, semoga petani bisa memiliki “Bank Petani” sendiri, jelas Masril di KPA.
Konsep yang dibangun sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan  lembaga keuangan mikro lainnya, hanya saja bentuk kami adalah koperasi yang modern dan tidak terikat dengan UU Koperasi pemerintah. Bentuk kami lebih modern karena mewajibkan standar akuntansi nasional dalam pengelolaan dan kepemilikan saham dalam mengumpulkan modal. Dalam menjalankan usaha, pelaku utamanya adalah anak-anak petani yang dilatih oleh para sarjana dan aktivis kampus.
Namun, kami tetap koperasi karena kepemilikan saham selain dibatasi juga tidak dapat dijadikan dasar dalam menentukan suara perusahaan. Sebab, sistem suara yang dipakai adalah keanggotaan a la koperasi.  Kami juga dekat kepada budaya masyarakat sebab dewan pengawas unit usaha kadangkala adalah ninik mamak masyarakat, tergantung kepada sistem demokrasi para anggota.
Perkawinan dan percampuran unik tersebut tidak berhenti disitu, sebab unit-unit LKMA mengajak masyarakat dan anggota untuk menjalankan pertanian organik. “Kalau mereka menjalankan pertanian organik maka mereka dapat berdaulat”, papar Masril. Menjalankan pertanian organik menurutnya adalah memproduksi sendiri pupuk dan pestisida organik. Dengan begitu, ada lebih banyak uang petani yang dapat ditabung di LKMA.
Terakhir, LKMA harus ditopang oleh organisasi petani atau kelompok petani. Dengan begitu, akan selalu tersedia kader-kader dari masyarakat petani yang akan meneruskan tradisi pertanian organik dan pertanian berkelanjutan.
Dengan tiga pilar tersebut: LKMA, Organisasi Petani dan Model Pertanian Organik sosok Masril telah mampu mengubah sebagian wajah petani Sumatera Barat. Bahkan, kerja tersebut menginspirasi organisasi petani lainnya di Indonesia untuk meniru langkah yang dirintis Masril. Tentu untuk kehidupan petani supaya lebih sejahtera.
Sulit dipercaya bahwa Masril belajar secara otodidak, ia hanya lulus kelas 4 SD di kampungnya. Pria kecil dengan sejuta energi dan inspirasi ini memang mampu menyihir KPA pagi ini. Ia telah mengundang KPA untuk belajar dari praktek yang telah ia kembangkan.


Tokoh pengembang Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) asal Minangkabau, Sumatera Barat, Masril Koto mengatakan bahwa LKMA merupakan gerakan pembebasan masyarakat dari belenggu rentenir dan jeratan kemiskinan.
     
Hal itu disampaikan dalam kunjungannya selama seminggu ke sentra-sentra usaha kecil menengah (UKM) di Gorontalo atas prakarsa Bank Indonesia (BI) Gorontalo. "Dengan LKMA para anggotanya dan masyarakat kecil bisa menghindari hutang kepada rentenir yang membelenggu leher dan membuat mereka semakin miskin," katanya, Minggu, (25/12/2011). 
.
Selain itu LKMA juga menjadi gerakan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dalam kegiatan ekonomi riil dan kelembagaannya menuju tatanan perekonomian yang maju dan makmur.
    
 "Dengan sifanya yang seperti itu LKMA dapat membawa masyarakat menuju struktur masyarakat madani yang adil dan berkemakmuran berlandaskan akhlaq mulia dan ridha Allah," lanjutnya.
     
Dikatakan, hal itu terjadi karena modal LKMA bersumber dari anggotanya berupa simpanan pokok dan wajib, serta simpanan sukarela. "Juga bisa ditambahkan dengan simpanan pokok khusus sebagai penguat modal, semacam saham pada perseroan terbatas dan bank," jelasnya.
     
Dana yang berhasil dihimpun kemudian didistribusikan kepada anggota-anggotanya dalam bentuk kredit, pinjaman atau pembiayaan. "Dalam peminjaman juga bisa disertakan barang jaminan, namun pertimbangan terbaik memberi pinjaman tetap pada karakter peminjam sendiri," katanya.
     
Namun demikian, Masrik mengingatkan LKMA merupakan lembaga yang berorientasi bisnis mencari laba bersama, bukan lembaga sosial, yang ditumbuhkan dari bawah berdasarkan peran serta masyarakat sekitarnya, dan menjadi milik bersama bukan perseorangan.

Minggu, 30 Oktober 2011


KEMISIKAN DI NAD (NANGGROE ACEH DARUSSALAM)

Persentase penduduk miskin (penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan) di Aceh pada
tahun 2011 sebesar 19,57 persen. Angka ini menurun dibandingkan dengan tahun 2010 yang
sebesar 861.850 jiwa atau sebanyak 20,98 persen dari total jumlah penduduk Aceh yang mencapai 4,45 juta jiwa. Penurunan persentase penduduk miskin tersebut terjadi di daerah perkotaan dan perdesaan.
Pada periode 2010 - 2011, Indeks Kedalaman Kemiskinan  dan Indeks Keparahan Kemiskinan  menunjukkan kecenderungan menurun. Ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan
pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit.

Berikut data kemiskinan Provinsi Aceh dari tahun 2006 hingga 2010 :




Dari data yang ada di atas dapat kita ambil kerimpulan bahwa :
·         Pada tahun 2005 kemiskinan sebanyak 1.166,4 (jiwa)
·         Pada tahun 2006 kemiskinan terjadi sebanyak 28,28% atau 1.149,7(jiwa)
·         Pada tahun 2007 sebesar 26.65% atau 1.083,7(jiwa)
·         Pada tahun 2008 sebesar 25,53% atau 959,7(jiwa)
·         Pada tahun 2009 sebesar 21,80% atau 892,9 (jiwa)
·         Pada tahun 2010 sebesar 20,98% atau 861,9 (jiwa)
Jadi dalam tahun 2005 – 2011 kemiskinan di Aceh berkurang sebanyak ± 1,5%